Labusel, goresnews.com lektur tujuh tuntutan Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bersatu Labusel (GMPBLS) yang dilontarkan didepan gedung DPRD, Kantor Bupati serta kantor Kejaksaan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Kamis (09/05/2022)
Andi Syahputra penanggung jawab aksi mengatakan disaat orasinya pasca demokrasi sehingga terpilihnya Bupati tahun 2021 sampai saat ini diduga Labusel belum ada perubahan sama sekali, bahkan GMPBLS melesensikan semakin parah dari rejim yang lama.
Terbukti H. Edimin alias Asiong bukan berdiri dari kepentingan masyarakat melainkan beliau berdiri untuk kepentingan oligargi yang mengutamakan pengembalian dana kampanye beliau.
“Asiong gagal pimpin Daerah maka GMPBLS minta agar beliau kantongkan lencananya sebagai bupati Labusel” katanya.
Sangkin kesalnya tak seorangpun yang mau menjumpai puluhan pedemo yang tergabung di GMPBLS, akhirnya puluhan pedemo memblokir Jalinsum sambil brik makan siang ditengah-tengah aspal dengan teriknya matahari.
Adapun tujuh tuntutan GMPBLS adalah
1. Pecat Kepala BKD Labusel yang dianggap tidak profesional serta sarat kepentingan dalam melakukan rotasi pemindahan ASN dilingkungan Pemkab Labusel.
2. Tangkap Kadis PU dan oknum berindisial NL, AW serta AB karena diduga melakukan praktek jual beli proyek dengan patokan fee 20 – 25 %.
3. Meminta Kadis perizinan Labusel menjelaskan kenapa terjadi pembiaran galian C di Kecamatan Kotapinang padahal jelas tanpa ijin.
4. Meminta Asiong mempertanggung jawabkan pelanggaran administrasi dalam pelantikan dan pencopotan jabatan dilingkungan Pemkab Labusel serta meminta Bupati menjelaskan dugaan praktek jual beli jabatan, jual beli proyek yang terjadi dilingkungan Pemerintah Labuhanbatu Selatan.
5. Asiong diminta secara jantan mengundurkan diri dari jabatan Bupati Labusel karena dianggap tidak mampu melakukan perubahan menuju kesejahteraan masyarakatnya.
6. Meminta KPK, POLRI serta Kejaksaan memeriksa dugaan-dugaan yang kami sebutkan diatas.
7. DPRD tidak layak disebut perwakilan rakyat karena hanya diam saat rakyatnya ditindas serta rebut saat proyeknya dihaguskan.
Pantauan media saat massa GMPBLS orasi di Gedung DPRD dan Kantor Bupati tidak seorangpun yang mau menemui pedemo sehingga kedua kantor tersebut dihadiahkan baleho ukuran dua kali tiga yang berisi tuntutan GMPBLS dan digantung dimasing-masing kantor.
Akhirnya massa aksi selepas juhur beralih ke kantor kejaksaan Negri Kabupaten Labuhanbatu Selatan jalan Istana Kotapinang, beberapa menit orasi GMPBLS ditemui Kasi Intelejen Sahbana P Surbakti, SH, MH.
Sahbana mengatakan mohon maaf seyogianya Bapak Kajari yang hadir di depan massa GMPBLS karena tuntutan tugas beliau memerintahkan saya untuk bertemu dan menerima arpirasi massa GMPBLS.
Intinya apapun laporan masyarakat yang menyangkut kerugian Negara, jual beli jabatan dan lain-lain kantor Kajari siap menerima asal dengan bukti-bukti yang kongkrit dan bisa dipertanggung jawabkan kedepanya, katanya
Saya rasa adik-adik yang tergabung di GMPBLS adalah orang-orang terpelajar, jadi saya minta data serta aturan saat menyuarakan kebenaran juga harus terpenuhi agar tidak pincang saat kami menyelidiki kebenaran berkas yang ada apakah sesuai dengan fakta dilapangan.
Saya ucapkan terimakasih pada adik-adik GMPBLS yang berani menyuarakan kebenaran, kami akan periksa dengan cermat data-data yang diberikan pada kami dan secepat mungkin akan memberikan jawaban, ucapnya akhiri pembicaraan (red1)
