foto, Mediasi tanah infak H. Abd Hamid Siregar diruang aula BPN Labusel dalam pembagunan mesjid di simpang padangri, kelir dan legalitas bersih.
KOTAPINANG, goresnews.com proses mediasi terkait legalitas tanah untuk pembangunan Masjid Darussalam di Dusun Sejahtera Matahari, Desa Simatahari, Kecamatan Kotapinang, akhirnya menemukan titik terang. Permasalahan yang sempat membayangi rencana pembangunan rumah ibadah itu kini mulai terurai melalui fasilitasi mediasi Badan Pertanahan Nasional (BPN), Senin (04/05/2026).
Persoalan bermula dari adanya tumpang tindih sertifikat pada objek tanah yang sama. Lahan tersebut sebelumnya tercatat atas nama M. Safii Hasibuan dan kemudian beralih kepemilikan kepada H. Abd Hamid Siregar.
Kondisi ini sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengurus pembangunan masjid.
Kepala Dusun Sejahtera Simatahari, Syahrial Siregar menjelaskan bahwa mediasi dilakukan bukan karena adanya sengketa, melainkan untuk memastikan keabsahan hukum tanah yang akan diwakafkan.
“Kami ingin status tanah ini jelas dan sah, agar ke depan tidak menimbulkan persoalan, apalagi ini untuk rumah ibadah,” ujarnya.
Pihak BPN menyambut baik langkah tersebut dan langsung memfasilitasi proses mediasi.
Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, M. Soleh bersama Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, Dedy David Napitupulu, turun langsung untuk mencari solusi terbaik atas persoalan administrasi tersebut.
Dedy David Napitupulu menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan pengukuran ulang di lapangan guna memastikan kondisi riil objek tanah.
“Setelah data lapangan akurat, baru kita dudukkan permasalahannya secara menyeluruh,” katanya.
Sementara itu, M. Soleh menegaskan bahwa pihaknya akan menelaah kedua sertifikat yang ada. Untuk sementara, status tanah akan dikembalikan terlebih dahulu ke negara sebelum nantinya diterbitkan sertifikat baru sebagai tanah wakaf.
“Kami pastikan proses ini berjalan sesuai aturan agar tidak ada persoalan di kemudian hari,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa kedua pemilik sebelumnya telah sepakat dan ikhlas menginfakkan tanah tersebut untuk pembangunan masjid. Hal ini menjadi dasar kuat bagi BPN untuk memproses legalitas baru demi kepentingan ibadah masyarakat.
Di sisi lain, H. Abd Hamid Siregar menyampaikan bahwa dirinya bersama keluarga telah dengan tulus mewakafkan tanah tersebut. Ia berharap proses administrasi dapat segera diselesaikan agar pembangunan masjid tidak lagi diliputi kekhawatiran.
“Kami berterima kasih kepada BPN yang telah memfasilitasi mediasi ini dengan baik,” ungkapnya.
Dengan adanya kesepahaman antara para pihak dan langkah konkret dari BPN, diharapkan proses pembangunan Masjid Darussalam dapat berjalan lancar tanpa hambatan hukum di masa mendatang.
Reporter] Fatir.
