Breaking News
Bursa Ketua PWI Sumut Mengarah Ke Farianda Putra Sinik Konfrensi 21 November Menanti MEDAN, goresnews.com petahana dipastikan menjadi satu-satunya bakal calon Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) periode 2026–2031 setelah menjadi satu-satunya kandidat yang mengembalikan berkas pendaftaran hingga penutupan pada Jumat (6/11/2026). Kepastian tersebut diperoleh pada hari terakhir pendaftaran di Kantor PWI Sumut, Jalan Adinegoro No. 4, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur. Dari dua nama yang sebelumnya digadang-gadang maju dalam bursa pemilihan ketua, hanya Farianda yang menuntaskan proses pendaftaran. Sementara Austin AE Tumengkol menyatakan mundur dari pencalonan. Ketua Organizing Committee (OC) Konferensi PWI Sumut, Rifki Warisan, didampingi Sekretaris SR Hamonangan Panggabean serta Ketua Steering Committee (SC) Taufik Wal Hidayat dan Sekretaris Riza Mulyadi, menjelaskan bahwa panitia menerima tiga berkas pendaftaran kandidat, terdiri atas satu bakal calon Ketua PWI dan dua bakal calon Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP). “Sejak pendaftaran dibuka 2 November hingga ditutup pukul 16.05 WIB pada hari terakhir, tercatat tiga kandidat yang mengembalikan berkas. Untuk Ketua PWI atas nama Farianda Putra Sinik, sedangkan kandidat Ketua DKP adalah Rizal Rudi Surya dan Khairul Muslim,” jelas Rifki. Ia menambahkan, meskipun lima orang sebelumnya telah mengambil formulir pendaftaran, hanya tiga kandidat yang menyerahkan kembali berkas kepada panitia. Selanjutnya, panitia akan melakukan verifikasi administrasi pada Sabtu dan Minggu. Hasilnya dijadwalkan diumumkan pada Senin untuk menentukan status Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Hasil verifikasi tersebut kemudian diteruskan kepada PWI Pusat untuk penetapan calon definitif yang akan mengikuti Konferensi PWI Sumut pada 21 November 2026. Rifki menegaskan, seluruh tahapan tetap dilaksanakan sesuai jadwal dan ketentuan organisasi. Sebelumnya, Farianda Putra Sinik datang ke sekretariat PWI Sumut bersama sejumlah pendukung untuk menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan. Berkas tersebut meliputi surat pernyataan, surat keterangan kesehatan, SKCK, sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW) jenjang Utama, serta dukungan minimal 10 persen dari jumlah daftar pemilih. Setelah diperiksa, panitia menerima berkas pendaftaran tersebut. Di tengah proses menuju konferensi, Farianda yang merupakan petahana justru menekankan pentingnya menjaga persaudaraan dan kekompakan seluruh anggota PWI di Sumatera Utara. Menurutnya, perbedaan pilihan dalam demokrasi merupakan hal yang wajar dan tidak boleh menjadi alasan untuk merusak hubungan sesama insan pers. “Kalau kita bersatu dan kompak, kita akan kuat. Sebaliknya, kita akan mudah dipermainkan jika tidak kompak dan tidak bersatu,” tegasnya. Farianda juga mengingatkan agar kontestasi pemilihan Ketua PWI tidak melahirkan perpecahan maupun permusuhan di antara anggota. Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti konferensi dengan suasana sejuk, penuh kegembiraan, serta tetap mengedepankan etika dan semangat kebersamaan. “Berbeda pilihan itu biasa, karena merupakan hak demokrasi. Jangan karena perbedaan pilihan, kita saling hasut dan saling menyimpan kebencian. Pesta demokrasi hanya sehari, tetapi persaudaraan harus selamanya. Saya ingin kita tetap bersama-sama membesarkan PWI sebagai rumah besar kita. Mari berkonferensi dengan riang gembira,” ajaknya. Reporter] TIM. Operasi Patuh Toba 2026 Terus Disosialisasikan. Satlantas Polres Labusel. Kadiskes BOK Salurkan Sesuai SOP, “Bantah Pungli dan Tudingan Seret Nama Bupati”. Walikota Tebing Tinggi Apresiasi Program Baznas Ultra Microfinance , Dorong Masjid Jadi Pusat Ekonomi Umat. Operasi Patuh Toba 2026 “Polres Labusel Gencarkan Sosialisasi Ingatkan Pengendara Keselamatan.
Daerah  

Paripurna DPRD Labusel “KUA-PPAS” Disepakati, Sinergi Eksekutif-Legislatif Diperkuat.

Keterangan gambar: Bupati dan wakil hadir dalam paripurna DPRD Labusel KUA-PPAS Tahun 2027, Bupati serahkan berkas kepada Ayu Sahfitri.

LABUHANBATU SELATAN, goresnews.com DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan menggelar rapat paripurna dengan agenda penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta pembahasan perubahan KUA-PPAS APBD. Rapat berlangsung di ruang rapat DPRD Labuhanbatu Selatan, Senin (24/08/2026).

Dalam paripurna tersebut, Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Syahdian Purba Siboro menyampaikan sambutan terkait penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sebagai bagian dari proses penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2026.

Syahdian mengatakan, penandatanganan nota kesepakatan tersebut menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel serta responsif terhadap dinamika dan kebutuhan masyarakat.

“Ini merupakan simbol kuat kemitraan antara eksekutif dan legislatif. Hubungan yang harmonis menjadi modal penting dalam menjalankan pembangunan daerah,” ujar Syahdian.

Sementara itu, Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang dalam penyampaian terkait arah kebijakan anggaran Tahun 2027 menegaskan bahwa tahun anggaran mendatang menjadi momentum yang penuh tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah.

Menurutnya, kebijakan anggaran harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Hal tersebut dinilai penting agar program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Labuhanbatu Selatan.

Berdasarkan pantauan dalam rapat paripurna, sebanyak sekitar 20 anggota DPRD hadir dari total 35 anggota dewan. Kehadiran tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan dan pengambilan keputusan terkait arah kebijakan anggaran daerah.

Rapat paripurna turut dihadiri Bupati Fery Sahputra Simatupang, Wakil Bupati Syahdian Purba Siboro, Ketua DPRD Labuhanbatu Selatan Ari Winata, Wakil Ketua DPRD H. Romadhon Nasution dan Irmayanti Siregar, Sekretaris Daerah M. Reza Pahlevi, jajaran pimpinan OPD, serta Wakapolres Labuhanbatu Selatan Kompol Moch Guntur Priyantoko.

Paripurna tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam memastikan kebijakan anggaran daerah disusun melalui komunikasi dan kemitraan antara eksekutif dan legislatif, dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat serta prioritas pembangunan Labuhanbatu Selatan.

Reporter] Fatir.