Keterangan gambar: Kordinator massa aksi SAPMA IPK David Arjuna orasi soroti Dugaan Jual Beli Jabatan dipintu gerbang kantor Bupati.
KOTAPINANG, goresnews.com aksi massa Ikaran Pemuda Karya (IPK) yang mengusung tema “Bersihkan Korupsi, Tegakan Integritas, Bangun Infrastruktur, Wujudkan Labuhanbatu Selatan yang Maju, Adil dan Sejahtera.” barisan pemuda yang tergabung di Satuan Pelajar dan Mahasiswa (Sapma) gelar aksi unjuk rasa depan Kantor Bupati Labuhanbatu Selatan, Kamis 16 Juli 2026.
Enam belas point tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Salah satu tuntutan utama sapma IPK mengenai dugaan “Jual Beli Jabatan (JBJ) ” yang tercatut banyak lobang dari pembisik LS-1.
IPK juga desak aparat penegak hukum untuk proritaskan JBJ agar ditangani secara spesifik dan bentuk tim agar kasus JBJ terungkap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
Massa meminta adanya klarifikasi terbuka terkait pelaksanaan assessment jabatan Eselon II serta meminta aparat penegak hukum menelaah penggunaan anggaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Tak hanya itu, mereka juga meminta dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BKPSDM Tahun Anggaran 2025.
Di sektor pembangunan, massa mendesak percepatan perbaikan jalan di pelosok Desa dan percepatan pembangunan infrastruktur jalan lingkar luar (Ringroad) Supaya Truk Bertonase besar tidak melintasi pusat Kota untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan Masyarakat.
Terkhusus perbaikan dan pembangunan ruas jalan yang rawan kecelakaan lalu lintas. Mereka juga meminta pemerintah segera memperbaiki penerangan jalan umum, menyelesaikan sejumlah proyek pembangunan yang mangkrak, serta mengevaluasi pembangunan toilet atau WC umum dan berbagai fasilitas yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.
Saat menyampaikan orasi di depan gerbang Kantor Bupati, Koordinator Aksi David Arjuna Sihombing meminta agar pemerintah daerah menghadirkan pejabat yang memiliki kewenangan untuk memberikan tanggapan resmi terhadap seluruh tuntutan yang disampaikan.
Namun, karena merasa tanggapan yang diberikan di gerbang kantor belum memadai, massa akhirnya bergerak memasuki halaman depan Kantor Bupati Labuhanbatu Selatan.
Menurut massa aksi, langkah tersebut dilakukan agar dapat bertemu langsung dengan pejabat yang memiliki kewenangan mengambil keputusan dan memberikan penjelasan resmi atas tuntutan yang mereka ajukan.
“Kami menilai pihak yang menemui massa di gerbang belum memiliki kapasitas maupun kewenangan untuk memberikan jawaban atas tuntutan yang kami sampaikan. Karena itu, kami memasuki halaman Kantor Bupati dengan harapan dapat bertemu langsung dengan perwakilan pemerintah yang berwenang,” ujar Koordinator Aksi dalam orasinya.
Namun Visi Misi dari Fery-Syahdian belum terlaksana, karena disertus hari kerja tidak terlihat kemampuan Fery-Syahdian menampakkan secuil dari visi misi mereka “Kita Bangun Kita Rawat dan Kita Jaga Kampung Kita Labusel”.
Tempat yang berbeda melalui whatsapp (17/07/2026) pernyataan Kabag Protokoler Imam Mashuri berbeda dari apa yang di sampaikan orator mengusir salah satu anggota IPK, dia hanya sampekan kepada Akbar Siagian “kalau nanti teman-teman IPK datang tempat duduk ada dibelakang barisan Bupati” saya sampaikan itu dengan santun.
Kalau memang itu salah saya sebagai Kabag protokoler bersedia ditemukan dengan Akbar Siagian (anggota IPK) dan salah satu anggota IPK yang merasa diusir dari kegiatan sertijab Kapolres Labusel di pendopo rumdis Bupati.
Reporter] Eri-CS.
