Tiga Tuntutan AJL Dalam Demo Damai Tolak Revisi UU Penyiaran Di Gedung DPRD Labusel.

Labusel, goresnews ratusan wartawan Labusel yang tergabung di Aliansi Jurnalis Labusel (AJL) terpanggil untuk menyurakan tolak revisi UU penyiaran yang lagi digodok di gedung nusantara dijakarta, oleh segelintir wakil-wakil rakyat yang mementingkan pribadinya belaka.

Kedatangan wartawan kegedung DPRD sekira jam 10.20 WIB disambut baik oleh kekosongan anggota dewan Labusel Jalinsum Desa Hadundung, Kecamatan Kotapinang Kamis (30/05/2024)

Adapun tiga tuntutan yang diberikan ke DPRD Labusel dan harus diantar ke DPR-RI antara lain satu “Menolak disahkannya Revisi Undang-Undang Penyiaran”, dua “Hentikan hal-hal yang menghambat dan merusak tatanan kebebasan Pers, demokrasi dan hak-hak azasi manusia”, tiga “Meminta kepada pimpinan DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyampaikan tuntutan aksi damai seluruh wartawan Indonesia khususnya Labusel kepada DPR-RI di senayan”.

Kordinator penanggung jawab aksi Mirwan Hasibuan wartawan senior menjelaskan, Pasal penolakkan revisi UU penyiaran diduga ada sejumlah pasal yang kontroversial yang menjurus pembungkaman hingga dapat membelenggu kebebasan pers dalam berinteraksi.

Yang seyogianya siapapun bebas menyampaikan pendapatnya didepan umum selama masih sesuai koridor yang sudah terpatri dalam undang-undang No.09 tahun 1998, kata Mirwan.

Disamping itu sekretaris Ikatan Wartawan Online (IWO) Labusel Habiburohman menyampaikan kami wartawan online tergabung di IWO sepakat tolak revisi UU penyiaran tersebut. Yang kami rasa semua itu adalah akal-akalan segelintir oknum agar mereka bebas  tidak ada yang mengngontrol, agar oknum tersebut bisa berbuat apa saja serta mengkeruk hasil bumi alam di Indonesia.

Kami yakin oknum-oknum sekarang yang memegang tampuk kekuasaan merasa risi dan alergi dengan UU Nomor. 09 tahun 1998 “kebebasan menyampaikan pendapat didepan umum”. mengapa, karena didalam otak mereka masih mementingkan untuk memperkaya dirinya pribadi. mereka takut pers terus merongrong serta mengekspos kecurangan yang mereka perbuat.

Sekitar lebih kurang empat jam masing-masing aliansi menyuarakan suaranya didepan gedung DPRD hampir terjadi tolak-tolakkan dengan aparat, dikarenakan tak satupun anggota dewan yang datang menghampiri pedemo, padahal dua hari sebelumnya surat aksi sudah dilayangkan kegedung wakil rakyat tersebut.

Namun aksi mereda saat Ketua DPRD Edi Parapat datang bersama anggota Ginto Togam Pasaribu komisi A dan bersedia menandatangani nota kesepakatan tolak revisi UU penyiaran diatas spanduk yang sudah disediakan AJL.

Edi Parapat, menjelaskan saya selaku ketua DPRD tetap harus koordinasi/membahas pada teman-teman DPRD lainnya walaupun lewat seluller, alhamdulilah mereka sepakat dan sepaham dengan teman-teman wartawan untuk menolak revisi UU penyiaran tersebut serta membawa nota kesepakatan teman-teman wartawan ke DPR-RI.

“Makanya saya berani menandatangani nota kesepakatan yang dibuat teman-teman, ini semua demi kebaikan Indonesia kedepan” kata edi.

Intinya kita tetap ingin yang terbaik untuk Indonesia, karena Indonesia didapatkan bukan dengan tangan kosong, namun Indonesia didapatkan dengan perjuangan dengan cucuran darah para pahlawan.

Hadir dalan demo aksi damai tolak revisi UU penyiaran ketua IWO (Ikatan Wartawan Online) Candra Siregar, Ketua SMSI (Serikat Media Suber Indonesia) Porkot Pulungan, Ketua Alkowar (Aliansi Komunikasi Wartawan) Khoiruddin Nasution, Metrotv Kevin, TVone Hasanuddin, TVRI Samsul, Evarina Sholawat Lubis, BarakTV Ades Iskandar Nasution dan ratusan teman-teman media online dan cetak.

Reporter ] Habib-CS