KOTAPINANG, goresnews.com puluhan wartawan dari berbagai media berkumpul dalam sebuah diskusi terbuka yang berlangsung di sebuah warung kopi depan Masjid Amaliah, Lingkungan Simaninggir, Kelurahan Kotapinang, Kecamatan Kotapinang. Diskusi santai namun sarat makna ini membahas dinamika politik nasional pasca-berakhirnya kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Selasa (15/07/2025) pukul 15.30 WIB.
Dalam forum tersebut, Mirwan HSB, jurnalis dari Global Expos, menyoroti sejumlah isu yang tengah menjadi perhatian publik, salah satunya dugaan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat, termasuk isu Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sumatera Utara yang kini menjadi sorotan.
Mirwan menyampaikan pandangannya mengenai posisi Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang dinilainya sulit disentuh oleh proses hukum karena masih kuatnya pengaruh elite politik lama.
“Prabowo tampaknya masih segan terhadap lingkaran kekuasaan era Jokowi. Isu seperti dugaan ijazah palsu, dominasi Luhut Binsar Pandjaitan di sektor ekonomi, dan keberadaan Tito Karnavian sebagai Mendagri selama dua periode menjadi faktor yang memperberat langkah hukum terhadap mereka,” ujar Mirwan.
Para wartawan juga terlibat dalam perdebatan tajam soal warisan pemerintahan Jokowi, terutama terkait transparansi dan integritas pejabat tinggi yang kini masih memiliki pengaruh besar dalam kabinet pemerintahan Presiden Prabowo.
Diskusi ini mencerminkan peran penting pers dalam mengawal masa transisi kekuasaan, sekaligus sebagai pengawas atas potensi penyimpangan yang dianggap mencederai demokrasi dan nilai-nilai keadilan.
Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Labuhanbatu Selatan Candra Siregar turut memberikan tanggapan atas hasil diskusi tersebut.
“Ya, begitulah hasil dari pilihan masyarakat. Kita hanya bisa menunggu, menyaksikan apa yang akan mereka lakukan selama lima tahun ke depan. Sebagai rakyat, kita hanya bisa menerima dengan lapang dada,” ujarnya.
Meski kritik adalah bagian dari kebebasan berekspresi, Ketua IWO juga mengingatkan agar tetap waspada terhadap ancaman Undang-Undang ITE yang bisa menjerat siapa saja yang dianggap melampaui batas dalam menyuarakan pendapat.
“Tugas kita sebagai wartawan sebagai sosial kontrol hanya bisa melihat, mendengar, dan menuliskan. Kita tetap independen. Diskusi selesai,” tutupnya.
Reporter] EriRambe
Editor – redaksi
