Ketrqngan gambar: ribuan PPPK Kabupaten Labuhanbatu Selaran foto bersama dengan Bupati serta wakil Bupati dilapangan perkantoran desa Sosopan.
LABUSEL, goresnews.com di tengah keterbatasan fiskal daerah dan sorotan terhadap kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan justru melangkah jauh dengan menyerahkan 1.410 Surat Keputusan (SK) PPPK Paruh Waktu, Rabu (24/12/2025) Jalinsum Kotapinang – Langga Payung, Desa Sosopan, Kecamatan Kotapinang.
Langkah ini memantik pertanyaan publik: mampukah APBD Labusel menanggung konsekuensi kebijakan tersebut?
Penyerahan SK dilakukan langsung oleh Bupati Labusel, Fery Sahputra Simatupang, di Lapangan Apel Kantor Bupati, disaksikan jajaran pejabat daerah.
Dalam sambutannya, Bupati menekankan profesionalisme dan kinerja sebagai tolok ukur keberlanjutan kontrak PPPK Paruh Waktu selama satu tahun ke depan.
Namun di balik seremoni khidmat dan pidato penuh optimisme, kebijakan pengangkatan ribuan PPPK Paruh Waktu ini dinilai berpotensi menambah tekanan serius terhadap belanja pegawai, sektor yang selama ini kerap menyedot porsi terbesar APBD Labusel.
Bupati Fery menyebut pengangkatan tersebut sebagai bentuk perhatian dan apresiasi pemerintah terhadap tenaga honorer yang telah lama mengabdi. Ia menegaskan bahwa PPPK Paruh Waktu merupakan bagian dari ASN yang memiliki peran strategis dalam pelayanan publik.
“Ini adalah momen bersejarah bagi tenaga honorer yang selama ini setia mengabdi,” ujar Bupati dalam sambutannya.
Namun, publik tak sepenuhnya puas dengan narasi penghargaan semata. Pasalnya, pengangkatan 1.410 PPPK Paruh Waktu berarti konsekuensi anggaran yang tidak kecil, mulai dari gaji, tunjangan, hingga pembiayaan operasional lainnya, yang seluruhnya bersumber dari APBD.
Meski berstatus paruh waktu dan kontrak satu tahun, evaluasi kinerja yang dijanjikan Bupati justru dinilai sebagian kalangan sebagai tameng normatif, tanpa penjelasan rinci soal kesiapan fiskal daerah dalam jangka menengah dan panjang.
“Profesionalisme dan integritas memang penting, tapi pertanyaan dasarnya, APBD Labusel kuat atau tidak anggaran yang hanya Rp 824.563.617.231 Milyart.?” ujar salah satu pengamat kebijakan daerah yang enggan disebutkan namanya.
Bupati Fery sendiri optimistis para PPPK Paruh Waktu akan memberi kontribusi positif bagi pembangunan daerah.
Namun hingga kini, tidak ada penjelasan terbuka mengenai skema penganggaran, efisiensi belanja lain, atau dampak kebijakan ini terhadap sektor pembangunan dan pelayanan publik lainnya.
Di tengah tuntutan efisiensi anggaran, penguatan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kebijakan pengangkatan ribuan PPPK Paruh Waktu ini pun menjadi ujian nyata kepemimpinan daerah “apakah benar demi pelayanan publik, atau justru berisiko menjadi beban laten APBD Labuhanbatu Selatan di masa mendatang”.
Reporter] Habib.
