Keterangan gambar: H. Ahmad saat sampaikan pada masyarakat dan jawab pertanyaan masyarakat sekaligus “Minta Evaluasi Total Menejemen RSUD Kotapinang”
KOTAPINANG, goresnews.com
Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kotapinang kembali menjadi sorotan. Anggota DPRD Labuhanbatu Selatan dari Fraksi Hanura, H. Ahmad, mengkritik keras kondisi pelayanan rumah sakit tersebut yang dinilainya belum sejalan dengan pernyataan manajemen mengenai peningkatan kualitas pelayanan dan pendapatan dari sektor BPJS.
H. Ahmad menyampaikan kritik tersebut kepada media saat duduk bareng dikawasan Simaninggir, Kotapinang, Senin (5/10/2026). Ia mengaku kecewa dengan pernyataan pihak RSUD Kotapinang yang menyebut pelayanan rumah sakit sudah berjalan dengan baik.
Menurutnya, kondisi di lapangan justru menunjukkan masih adanya persoalan pelayanan yang perlu segera dibenahi. Ia juga mempertanyakan klaim peningkatan pendapatan BPJS apabila pada September 2026 pasien BPJS Ketenagakerjaan yang menggunakan pelayanan RSUD Kotapinang disebut hanya satu orang.
“Kalau pelayanan memang sudah bagus, indikatornya apa? Saya mempertanyakan dasar pihak rumah sakit mengatakan pelayanan meningkat, sementara untuk pasien BPJS Ketenagakerjaan pada September disebut hanya satu orang,” ujar H. Ahmad.
Ia juga menyoroti banyaknya pasien yang akhirnya dirujuk ke rumah sakit lain. Menurut H. Ahmad, kondisi tersebut perlu dievaluasi karena tidak semua pasien yang datang ke RSUD Kotapinang, menurut penilaiannya, harus langsung mendapatkan rujukan apabila masih dapat ditangani di rumah sakit tersebut.
“Banyak masyarakat bertanya kepada saya, ‘RSUD Kotapinang ini rumah sakit rujukan ya, Pak?’ Saya juga mempertanyakan hal itu. Kalau pasien masih bisa ditangani di sini, mengapa harus dominan dirujuk?” katanya.
H. Ahmad menegaskan, persoalan pelayanan RSUD Kotapinang tidak cukup hanya dijawab dengan pernyataan bahwa pelayanan sudah baik. Menurutnya, pemerintah daerah dan manajemen rumah sakit perlu melihat kondisi faktual di lapangan serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan, fasilitas, tenaga medis dan sistem rujukan.
“Kalau memang tidak mampu merapikan dan meningkatkan pelayanan, saya berharap dilakukan evaluasi secara serius. Bahkan kalau perlu, pimpinan yang merasa tidak mampu menjalankan tugasnya harus berani mempertanggungjawabkan jabatannya,” tegasnya.
Tak hanya manajemen RSUD, H. Ahmad juga meminta Bupati Labuhanbatu Selatan mengevaluasi kondisi pelayanan kesehatan tersebut agar visi dan misi pemerintahan, khususnya slogan ‘Kita Bangun, Kita Rawat, Kita Jaga Kampung Kita Labusel’, tidak berhenti sebatas slogan. Kalau memang ngak mampu ya Bupatinya juga bolelah letakkan jabatannya, tegas H Ahmad.
Sementara itu, media mencoba mengonfirmasi Direktur RSUD Kotapinang, dr. Hasana Lisa serta KTU RSUD Kotapinang, drg. Contantia, terkait pernyataan mengenai jumlah pasien BPJS Ketenagakerjaan yang disebut hanya satu orang dalam sebulan ditahun 2026. Namun, hingga berita ini diterbitkan, keduanya belum memberikan tanggapan melalui komunikasi seluler.
Pernyataan H. Ahmad tersebut merupakan kritik dan pandangan politiknya sebagai anggota DPRD Labuhanbatu Selatan. Data terkait jumlah pasien BPJS Ketenagakerjaan serta kondisi pelayanan RSUD Kotapinang masih menunggu penjelasan resmi dari pihak manajemen RSUD dan instansi terkait.
Reporter] Habib-CS.
