H Ahmad Padli Tanjung Buka Kegiatan Rembuk Stunting
Labusel, goresnews.com percepatan penurunan stunting merupakan program Nasional yang harus menjadi prioritas Daerah, satu dari tiga anak Indonesia mengalami gagal tumbuh dikarenakan kurang energi kronik dan stunting.
Dari itu agar tercapai percepatan penurunan stunting, kita Pemerintah harus bersama terhadap instansi-instansi terkait selalu bersinergi agar stunting menjadi prioritas daerah. Intinya untuk mencakup program-program tersebut harus sejalan dengan pokok intervensi gizi harus diperhatikan seperti kesehatan anak yang lebih baik (KIA), konseling gizi, air minum dan sanitasi (Kesling) serta pendidikan anak usia dini.
Hal itu dikatakan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan H. Ahmad Padli Tanjung pada acara rembuk stunting untuk kegiatan lintas program dan lintas sektor penanggulangan dan pencegahan stunting di convention hall sudi mampir jalinsum Bloksongo Desa Sisumut, Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Selasa (02/08/2022).
Saya berharap kepada instansi yang kontak langsung agar dapat melakukan langkah-langkah kongkrit untuk konvergensi program ini di tahun 2022, dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) juga dapat mendukung pelaksanaan stunting namun intansi terkait harus terus koordinasi dengan Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat serta dinas terkait, kata wabup.
Disamping itu Ralikul Rahman Plh dinas PPPA-KB menjelaskan stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak balita akibat kekurangan gizi kronis pada 1000 hari pertama kehidupan. mempengaruhi perkembangan otak, juga resiko lebih tinggi menderita penyakit kronis yang bersifat permanen dan sulit diperbaiki dimasa dewasanya
Masih katanya aksi integrasi adalah instrumen dalam bentuk kegiatan untuk meningkatkan intervensi gizi dalam penurunan stunting. pelaksana tersebut membutuhkan perubahan pelaksana dari pelaku lintas sektor agar program dapat diterapkan hingga menyasar ke rumah tangga dan 1000 hari kehidupan pertama.
Selanjutnya, kita hanya bisa memfasilitasi bantuan teknis dan pinwas, Dirjen Bangda Kemendagri melalui vasilitator perencanaan pembangunan daerah agar memastikan aksi korvergensi masuk dalam RPJMD dan RKPD, kata Plh akhiri pembicaraan (Yoga K/ Wahyu CS).
