JAKARTA, goresnews.com isu dugaan korupsi di berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali mencuat dan menjadi sorotan publik. Beberapa perusahaan besar seperti PT Garuda Indonesia, PT Asuransi Jiwasraya, PT Asabri, PT Timah, hingga PT Pertamina Patra Niaga disebut-sebut mengalami kerugian negara yang sangat besar, dengan PT Pertamina Patra Niaga menempati posisi teratas dengan nilai kerugian mencapai Rp.968,5 triliun.
Menanggapi hal ini, Pengurus Pusat Ikatan Wartawan Online (PP IWO) mengapresiasi kerja aparat penegak hukum yang terus berupaya mengungkap kasus-kasus korupsi di lingkungan BUMN. Ketua Umum PP IWO, Teuku Yudhistira, menegaskan bahwa komitmen dalam pemberantasan korupsi harus terus diperkuat demi menjaga keuangan negara.
“IWO sangat mengapresiasi aparat penegak hukum yang terus berkomitmen memberantas korupsi, khususnya di BUMN, dengan nilai yang sangat fantastis,” ujar Yudhistira di Jakarta, Jumat (7/3/2025).
Lebih lanjut, Yudhistira menekankan pentingnya sinergi antara berbagai lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kortas Tipikor Polri dalam menangani kasus-kasus besar.
“Meskipun setiap institusi memiliki cara tersendiri dalam mengungkap kasus, kolaborasi menjadi kunci utama agar pemberantasan korupsi berjalan lebih efektif. Ketimbang berkompetisi, lebih baik memperkuat sinergitas dalam membongkar kasus-kasus korupsi lainnya, seperti dugaan korupsi di PLN yang kini ditangani Kortas Tipikor Polri,” tambahnya.
Terkait dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah yang sedang ditangani Kejaksaan Agung, Yudhistira berharap penyelidikan tidak hanya berhenti pada pejabat terkait di Pertamina Patra Niaga, tetapi juga mencakup seluruh pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan perusahaan tersebut.
“Kami menduga ini bukan sekadar kejahatan individu, tetapi sudah masuk ke ranah kejahatan korporasi. Oleh karena itu, perlu ditelusuri lebih lanjut keterlibatan pihak-pihak lain, termasuk Direksi Pertamina dan bahkan pihak Kementerian BUMN,” jelasnya.
Selain itu, Yudhistira juga menyoroti peran Menteri BUMN Erick Thohir. Ia menilai bahwa sebagai pemimpin tertinggi di kementerian, Erick seharusnya bertanggung jawab atas berbagai kasus yang terjadi di bawah naungannya.
“Jika memang ada dugaan keterlibatan atau kelalaian, kami meminta agar Erick Thohir diperiksa untuk memastikan transparansi dan keadilan. Kami juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah tegas dalam menyelamatkan keuangan negara, termasuk mencopot Erick Thohir jika diperlukan,” tegasnya.
Di sisi lain, Yudhistira juga memberikan dukungan kepada tim penyidik Kortas Tipikor Polri yang saat ini tengah menyelidiki dugaan korupsi di PT PLN (Persero).
“Kami mendapatkan informasi bahwa ada tiga kasus dugaan korupsi di PLN yang sedang dalam tahap penyelidikan. Kami berharap pengungkapan kasus ini bisa menjadi peringatan keras bagi para pejabat agar tidak menyalahgunakan uang negara,” pungkasnya.
Dengan semakin banyaknya kasus korupsi yang terungkap, masyarakat berharap agar pemberantasan korupsi di lingkungan BUMN terus dilakukan secara transparan dan tegas. Sinergi antar-lembaga hukum menjadi kunci utama dalam mewujudkan Indonesia yang bersih dari praktik korupsi.
Reporter] Tim
